Bogor, Reviews-ers – Gelombang respons publik atas rekomendasi calon direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor terus bergulir.
Di tengah munculnya sejumlah pernyataan kekecewaan, dukungan terhadap independensi proses seleksi justru mengalir deras dari berbagai elemen masyarakat dan aktivis mahasiswa.
Irfan Yoga, Demisioner Ketua HMI MPO Cabang Bogor, menyatakan sikap tegas untuk mendukung dan mengawal segala bentuk keputusan Wali Kota Bogor terkait hasil seleksi direksi PDAM (Tirta Pakuan).
Menurutnya, proses seleksi merupakan mekanisme profesional yang tidak boleh dicampuri oleh tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu.
”Kami mendukung penuh dan akan mengawal setiap keputusan Wali Kota Bogor mengenai seleksi direksi Perumda Tirta Pakuan. Kita harus pahami bahwa hasil akhir ini adalah bagian dari hak prerogatif Wali Kota selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) berdasarkan hasil uji kelayakan,” ujar Irfan Yoga saat memberikan keterangan di Bogor, Jum’at (27/2).
Irfan menilai bahwa Panitia Seleksi (Pansel) telah menjalankan tugasnya melalui tahapan administrasi, uji kompetensi, hingga Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang ketat.
Ia menekankan bahwa rekomendasi akhir adalah diskresi kepala daerah yang berbasis pada pertimbangan strategis demi keberlanjutan bisnis perusahaan.
Ia juga menyoroti adanya narasi “kondusifitas” yang belakangan ini kerap digunakan untuk menekan kepala daerah.
Menurut Irfan, perbedaan pendapat adalah hal wajar, namun jangan sampai hal itu menjadi alat retoris untuk mengintervensi integritas sistem seleksi yang sudah berjalan secara objektif.
“Jangan sampai setiap hasil seleksi yang tidak sesuai ekspektasi kelompok tertentu kemudian dibalas dengan tekanan opini. Jika ini dibiarkan, marwah sistem seleksi kita akan terancam oleh intervensi kepentingan sesaat,” tegasnya.
Dukungan terhadap Wali Kota dan Pansel ini juga dibarengi dengan dorongan agar momentum ini dijadikan titik awal reformasi internal di tubuh Perumda Tirta Pakuan.
Muncul dugaan bahwa terdapat indikasi mobilisasi kekecewaan yang digerakkan dari internal demi kepentingan figur tertentu.
Irfan Yoga menambahkan, jika benar ada upaya mobilisasi tersebut, maka hal itu tidak hanya mencoreng nama baik perusahaan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas operasional serta pelayanan air bersih bagi warga Kota Bogor.
”Stabilitas manajemen dan profesionalisme harus menjadi prioritas utama. Tirta Pakuan adalah BUMD dengan reputasi besar di Jawa Barat. Jangan sampai kepentingan politik internal mengorbankan budaya kerja merit system yang selama ini sudah dibangun,” tambah Irfan secara tidak langsung merujuk pada pentingnya disiplin organisasi.
Sejumlah pengamat tata kelola BUMD juga sepakat bahwa proses seleksi ini bukan ajang kontestasi politik internal, melainkan mekanisme profesional untuk mencari nakhoda yang mampu meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat kinerja keuangan perusahaan.
Publik berharap Wali Kota Bogor dan Pansel tetap konsisten pada prinsip transparansi dan tidak goyah oleh tekanan opini yang berkembang pasca-rekomendasi.
Di atas segala kepentingan kelompok, keberlangsungan bisnis demi pelayanan masyarakat Kota Bogor harus menjadi hukum tertinggi.
”Pada akhirnya, yang kita pertaruhkan adalah marwah perusahaan dan kepercayaan publik. Kami berharap semua pihak menghormati proses yang ada dan membiarkan direksi terpilih bekerja tanpa beban politik guna memastikan keberlanjutan usaha Perumda Tirta Pakuan ke depan,” tutupnya.(RY)
